Reformasi kebijakan melalui restrukturisasi alokatif bagi penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia adalah langkah strategis bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Agar kebijakan tersebut menciptakan keadilan distibutif, is harus didasarkan pada people-contered, grassroots-based, yaitu rakyat diposisikan secara substansial bukan residual, bahkan marijinal. Kebijakan ini juga seharusnya didukung regulasi dan fasilitasi pemerintah yang memadai dalam upaya mempersiapkan grassroots yang responsip.